Diminta Hati-hati Pilih Jaksa Karir

Koalisi terdiri atas berbagai organisasi pro pemberantasan korupsi dan reformasi hukum: Indonesia Legal Roundtable (ILR), Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Transparansi Internasional Indonesia (TI-I), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Poto menambahkan, dalam penanganan kasus korupsi kejaksaan dinilai belum optimal, baik dari segi penanganan perkara maupun kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK); Pengelolaan barang bukti masih lemah; belum mampu berkoordinasi dengan baik dengan instansi penegak hukum lain; Menjamurnya para jaksa bermasalah saat kepemimpinan Hendarman. Seperti Jaksa Urip Tri Gunawan dan Wisnu Subroto; Adanya spirit de corps dalam melindungi para jaksa yang diduga bermasalah. Sebagai contoh jaksa Cyrus Sinaga yang diduga terlibat dalam kasus mafia pajak.

Penanganan perkara-perkara HAM, Hendarman Supandji memiliki catatan yang tidak kalah buruk. Antara lain, tidak serius menuntaskan perkara pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, tidak serius menuntaskan perkara tragedi Semanggi I dan II, Pelanggaran HAM berat di Timor-Timur, Kasus Abepura, dan sebagainya.

Melihat fakta di atas, koalisi menilai, sudah bukan saatnya lagi Presiden kembali memilihJaksa Agung dari kalangan karier, terlebih berasal dari rezim Jaksa Agung terdahulu, yang nyata-nyata tidak bisa merubah institusi kejaksaan  ke arah institusi yang dinamis dan peka terhadap semangat pemberantasan korupsi, penghormatan terhadap HAM dan perkembangan penegakan hukum.(pra/jpnn)