Din Raih Suara Terbanyak

 

Mantan anggota KPU pusat itu menilai, daftar 39 anggota calon anggota tetap yang dikeluarkan PP Muhammadiyah jelas memarginalkan perempuan. Padahal, menghasilkan kepengurusan yang lebih egaliter secara gender sudah dicanangkan saat muktamar di Malang pada 2005. "Kalau sekarang masih tidak mau mengubah susunan calon yang ada, itu berarti pimpinan Muhammadiyah masih resistan terhadap peran aktif perempuan Muhammadiyah di kepengurusan inti," tuturnya.

 

Apabila alasan yang dipakai Muhammadiyah meniadakan perempuan di jajaran kepengurusan adalah alasan teknis seperti AD/ART yang belum memungkinkan, Chusnul menegaskan bahwa aturan bisa diubah. "Aturan yang tidak boleh diubah adalah Alquran," tandasnya.

 

Sebaliknya, langkah Muhammadiyah mereformasi aturan adalah bentuk ijtihad politik yang penting untuk menandai abad kedua. "Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah saat ini berbeda dengan tantangan saat didirikan satu abad lalu. Harus ada langkah maju yang vital dalam internal organisasi," ungkapnya.

 

Apalagi, tantangan yang dihadapi abad baru Muhammadiyah terkait erat dengan persoalan perempuan. Perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan keluarga, dan kemiskinan adalah masalah yang bersinggungan langsung dengan perempuan.