JPNN.com 
Din Syamsuddin: Siapkah Pemerintah Menanggung Akibat dan Risikonya?
Selain itu, Din Syamsuddin menilai, memaksakan penyelenggaraan Pilkada 2020 bertentangan dengan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengedepankan sektor kesehatan terkait penanganan Covid-19.
"Pelaksanaan Pilkada serentak itu nanti tidak sejalan dengan ucapan Presiden Jokowi sendiri bahwa pemerintah lebih mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dari pada stimulus ekonomi dan tentu juga agenda politik," beber dia.
Menurut Din, pengabaian aspirasi rakyat, pelanggaran aturan, dan ketaksesuaian ucap dan laku, sangat beresiko besar.
"Siapkah Pemerintah menanggung akibat dan risikonya? Waktu masih ada untuk berpikir jernih dengan akal sehat untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat, daripada ingin mengedepankan kekuasaan, atau mengutamakan kepentingan politik kelompok atau partai politik," pungkas Din Syamsuddin. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Din Syamsuddin menyebut keputusan yang diambil pemerintah bersama DPR sebagai kediktatoran konstitusional.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Pembubaran Diskusi Merusak Demokrasi, Sahroni Puji Langkah Cepat Polisi Menangkap Pelaku
- Sekelompok Orang Bubarkan Diskusi, Din Syamsuddin: Refleksi dari Kejahatan Demokrasi
- Cerita Din Soal Sekelompok Orang Bubarkan Diskusi di Hotel Grand Kemang, Hmm...
- Polisi Sudah Tahu Pelaku yang Membubarkan Paksa Diskusi di Kemang
- Tanggapi Sengketa Pilpres 2024, GPKR Mengetuk Hati Para Hakim MK, Begini Harapannya
- Alasan PKS Usulkan Din Syamsuddin jadi Tim Pemenangan AMIN
