Din Syamsudin Masih Malu-malu

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsudin masih malu-malu untuk menyatakan keinginannya untuk maju sebagai Capres 2009. Din hanya menyatakan, keinginannya maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2009 mendatang dilakukan bila mendapat restu dari para tokoh Muhammadiyah.
Hal itu diungkapkan Din Syamsudin usai menghadiri deklarasi gerakan Solidaritas Kebangkitan Ekonomi Kawasan TImur Indonesia di kantor DPD Rabu (18/6). "Rumor atau wacana untuk ikut-ikut (pilpres) belum bisa diputuskan. Sebab Muhammadiyah bukan partai politik. Kalau ada (tawaran) ini, paling ya, harus tanya ke Muhammadiyah," ungkapnya.
Lelaki asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini mengatakan, dirinya saat ini belum memiliki arah untuk maju dalam ajang pilpres. Dirinya masih terfokus dan konsentrasi pada organisasi Muhammadiyah.
"Saya masih mengemban amanat dari Muhamadiyah," katanya sambil tersenyum.
Dilain pihak Din Syamsudin juga menyatakan, untuk kedepan, dirinya berharap pemimpin negara ini harus memiliki visi yang komprehensif untuk kesejahteraan Indonesia. Pemimpin harus berorientasi pada pemerataan yang diamanatkan dalam Pancasila maupun UUD 1945.
"Kepemimpinan dan politik juga harus diabdikan untuk pemerataan dan keadilan di negara ini," tandasnya.
Din juga berharap jangan ada pihak-pihak yang tidak menggunakan haknya pada pemilu karena disebabkan oleh kekalahan atau hal lain.
Karenanya, ia meminta agar tokoh dan elit politik menampilkan sosok kenegarawanan mereka untuk mendorong masyarakat menggunakan hak politiknya. "Ini terutama dilakukan dalam proses demokrasi yang namanya pemilu," katanya. (ais/JPNN)
JAKARTA – Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsudin masih malu-malu untuk menyatakan keinginannya untuk maju sebagai Capres 2009. Din hanya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DPR Desak Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok Berkoordinasi Terkait Bongkat Muat dengan Polisi
- Internal PDIP Solid Menyambut Kongres, tetapi Butuh Biaya
- PN Jakpus Menangkan Gugatan Tia Rahmania, Pemecatan oleh Partai Dinyatakan Tak Sah
- Dewi Juliani Desak APH Gunakan UU TPKS terkait Kasus Pelecehan Seksual Dokter Kandungan
- Yasonna Tegaskan Pelaksanaan Kongres VI PDIP Tinggal Menunggu Perintah Ketum
- Brando PDIP Dorong Transparansi Pengelolaan Pendapatan Parkir di Jakarta