Din Syamsudin Sebut Politik Indonesia Tak Bermoral
Kamis, 22 November 2012 – 06:46 WIB
Dia mengingatkan, ketika terjadi perubahan, maka seketika itu pula agen-agen asing berkeliaran. Agen-agen asing itu akan melakukan intervensi-intervensinya. Salah satunya melalui intervensi kekayaan alam Indonesia. Ia pun tak menampik, saat ini banyaknya kekayaan alam Indonesia yang "dijarah" asing.
Di sisi lain, penguasaan dari asing tersebut, menggambarkan adanya distorsi dan deviasi dari cita-cita nasional Bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 45. Kondisi itu membuat terjadinya kesenjangan kesejahteraan yang dirasakan rakyat Indonesia. Sebaliknya, justru asing diperkaya dari hasil bumi kita. Bukanlah rahasia umum lagi, sebagian besar sektor-sektor strategis dikuasai asing. Seperti sektor energi, perbankan dan telekomunikasi. "Ketiga sektor itu hampir di atas 50 persen dikuasai asing," sebutnya.
Dalam seminar itu, Din juga menilai politik di Indonesia telah mengalami perubahan dari otoriter kepada demokrasi. Ada beberapa penilaian terhadap demokrasi Indonesia. Pertama masih bersifat prosedural. Kedua, demokrasi prosedural belum menjadi demokrasi substantif dalam artian selalu mengaitkannya dengan kesejahteraan rakyat.
Parahnya lagi, politik di Indonesia diperburuk dengan politik transaksional, terutama terkait adanya koalisi politik yang dibangun di dalam pemerintahan saat ini. "Saya termasuk mengkritisi koalisi. Koalisi sesat dan menyesatkan. Ketika ada koalisi, maka ada suara yang tidak berpihak pada rakyat," tegasnya.
PADANG--Cita-cita reformasi tahun 1998 sampai hari ini masih jauh dari yang diharapkan. Hal itu akibat negara Indonesia belum siap menghadapi perubahan
BERITA TERKAIT
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat