Dinamika Politik Bakal Liar dan Rumit

Sementara Fraksi PKB di DPR, memilih berada diantara kedua kutub pandangan. Opsi yang diusung adalah pemilihan langsung untuk pilkada provinsi, sedangkan untuk pilkada kabupaten/kota menggunakan pemilihan DPRD.
       
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro senada dengan Suding. Menurut dia, situasi ketidaksinkronan dalam banyak hal pemerintah pusat dan daerah di era Presiden SBY, kedepan akan semakin parah jika ketentuan kepala daerah dipilih DPRD jadi diputuskan. Mayoritas gubernur dan bupati/walikota dipastikan akan didominasi kubu KMP.
       
"Akan muncul dinamika politik yang liar antara pusat dan daerah nantinya, akan ada kerumitan yang luar biasa," kata Siti Zuhro saat dihubungi.
       
Menurut dia, resistensi kepala daerah yang memiliki kiblat politik berbeda dengan pemerintahan Jokowi-JK, bakal sulit dihindari.

"Jangankan Jokowi-JK yang mau menerapkan koalisi ramping, SBY-Boediono yang didukung koalisi partai yang gemuk saja kerepotan kok menghadapi kepala daerah di luar Demokrat," bebernya.
       
Dia kemudian mengambil contoh kerumitan hubungan pusat dan daerah ketika pemerintahan SBY. Yaitu, ketika pemerintah pusat membuat kebijakan menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu. Saat itu, di sejumlah daerah, kepala daerah dari PDIP ternyata justru ikut memimpin demo penolakan.

"Ketika itu saja sudah lucu sekaligus memprihatinkan, bayangkan jika nanti semua kepala daerah mimpin demo menolak kebijakan pemerintah pusat," tandas Siti.  (bay/dyn)