Dinasti Politik Pilkada Harus Dicegah, Begini Alasannya

jpnn.com - JAKARTA - Dinasti politik pilkada bisa menjadi pintu masuk dinasti korupsi. Karena itu, dinasti politik pilkada harus dicegah.

Pengamat politik, Jeirry Sumampaw mengatakan ada banyak contoh bagaimana dinasti politik berujung pada dinasti korupsi yang pada akhirnya merusak iklim demokrasi.

Menurut Jeiry, dinasti politik berubah menjadi dinasti korupsi ketika semua sistem pemerintahan suatu daerah dipegang oleh satu keluarga.

“Pernyataan ketua KPK bahwa politik dinasti memberi peluang besar terjadinya praktik korupsi bukanlah tanpa dasar. Tak sulit mencari fakta atas pernyataan tersebut,” kata Jeirry dalam rilis diterima Jumat (9/12).

Saat ini, kata dia, ada tiga daerah yang dikuasai oleh dinasti yakni Banten dengan Ratu Atut Chosiyah, Ciamis dengan kasus Aty, dan Bangkalan dengan kasus Fuad Amin.

Dalam kasus Banten, kata dia, Ratu Atut telah membangun dinasti politik, yang kemudian berujung pada dinasti korupsi. “Tetapi yang korupsi itu kan orang per orang. Tak bisa juga kita mengatakan ketika Atut korupsi, lantas Andika juga korupsi. Itu generalisasi yang salah,” kata Jeiry.

Masalahnya, kata Jeirry, jika sebuah dinasti semakin berkuasa, apalagi semua level kekuasaan dikuasai, ada kemudahan untuk melakukan korupsi dan ada kemudahan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

"Di sinilah problem dinasti politik dalam kaitan dengan korupsi. Kita sekadar mengingatkan publik yang akan menyelenggarakan pilkada agar mempertimbangkan untuk tidak memilih calon yang punya rekam jejak seperti itu," katanya.