Dinilai Makar, DPR Desak NII segera Dilumpuhkan
Jumat, 29 April 2011 – 18:21 WIB
Sementara itu, Taufik Kurniawan mengakui jika dirinya telah banyak menerima keluhan dan kekhawatiran dari masyarakat terhadap NII tersebut. "Saya menerima banyak surat dan SMS terkait NII itu. Karena itu, saya pun meminta orang tua di sekitar kita untuk berhati-hati terhadap kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, dari aspek keamanan maupun keutuhan NKRI," tutur Taufik.
Yang jelas, menurut Taufik, kegelisahan masyarakat itu setidaknya harus direspon oleh unsur pemerintah dan aparat. Pemerintah menurutnya, minimal musti menurunkan tim investigasi terkait NII tersebut. Baik itu menyangkut - untuk mengetahui - proses kecenderungan perekrutan dalam komunitas, di lingkungan (masyarakat) dan di kampus.
"Investigasi itu bisa kita prioritaskan di sekitar kegiatan mahasiswa Islam misalnya. Dan (mungkin) sudah saatnya pula, Pembantu Rektor III di perguruan tinggi seluruh Indonesia mengidentifikasi, apa saja yang dilakukan oleh pusat-pusat kegiatan mahasiswa sekarang itu," katanya.
Taufik juga menyarankan perlu adanya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kemdiknas, aparat keamanan, Kemenag, dan kampus-kampus, untuk merespon (keberadaan) NII ini. "Apalagi langkahnya sudah jauh, dengan (misalnya) mengajarkan boleh melawan orang tua, halal mencuri barang orang tua (juga orang lain yang tak sepaham), dan haram menikah dengan orang selain anggota NII. Ini (sudah) sangat berbahaya," tukas Taufik. (dil)
JAKARTA - Oleh banyak pihak, termasuk pimpinan DPR, gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dinilai demikian berbahaya karena bisa mengancam Negara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 3 Siswa SMKN 4 Semarang yang Ditembak Polisi Itu Anak Saleh, Remaja Masjid, dan Paskibraka
- 6 Penasaran soal Gaji Guru Honorer Naik Rp2 Juta, PNS & PPPK 100% Gapok
- Dukung Deklarasi Bersama Istiqlal, UID Serukan Tri Hita Karana Universal
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Sudah dapat Pembekalan Kepegawaian, Jangan Lupa Cetak Kartu Seleksi PPPK
- BLU di Bidang Pendidikan Tingkatkan Daya Saing untuk Masa Depan Berkelanjutan
- Ditjen Bina Keuangan Daerah dan KPK Gelar Rapat Koordinadi untuk Membahas Draf MCP Tahun 2025-2026