Dinilai Membahayakan, Redenominasi Bakal Mental di Senayan

JAKARTA - Wacana redenominasi yang digulirkan Bank Indonesia (BI) sepertinya bakal mental di DPR. Pasalnya, belum ada aturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur maupun dapat dijadikan menjadi payung hukum redenominasi.

Selain itu, jika redenominasi dimasukkan dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) Mata Uang yang tengah dibahas Komisi XI DPR dengan pemerintah, besar kemungkinan usulan BI itu akan ditolak. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis, menyarankan agar BI menghentikan isu redenominasi.

"Isu redenominasi dari BI sebaiknya dihentikan karena tidak ada landasan hukum untuk melindungi nilai rupiah. Bila BI ngotot melakukan redenominasi, kita khawatir hal ini dapat merugikan rakyat," ujar Harry kepada JPNN, Jumat (13/8).

Menurutnya, redenominasi hanya bisa dijalankan bila diatur dengan suatu UU. Redenominasi, lanjut Harry, juga harus jelas penanggunjawabnya. "Termasuk bagaimana massa transisinya, aturan perlindungannya, perkiraan biayanya, bahkan harus ada sanksi tegas bila ada penyeleweangan," cetus Harry.