Dinilai Pantas Menggantikan Airlangga Memimpin Golkar, Luhut Berkata Begini
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan merespons penilaian yang menyebut dirinya pantas menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar).
"Kita lihat sajalah. Saya itu enggak terlalu ngurusin itu kok," kata Luhut ditemui wartawan seusai acara Penandatanganan Implementing Arrangement (IA) UK PACT Carbon Pricing di Jakarta, Senin (24/7).
Luhut juga enggan berkomentar banyak saat ditanyai peluangnya memimpin partai berlambang pohon beringin itu.
"Kita lihat nantilah," ucap Luhut yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi RI.
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut dan Waketum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) pantas menggantikan Airlangga Hartarto memimpin partai berlambang pohon beringin itu.
Penilaian itu disampaikan lantaran tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketum partai.
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian, memimpin sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan, paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," kata Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI Lawrence T.P. Siburian dalam konferensi pers.
Selain itu, politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan tidak diperhitungkannya nama Airlangga dalam perebutan bakal capres dan cawapres 2024, bisa menjadi "bom waktu" untuk parpolnya.
Beginilah kalimat Luhut BInsar Pandjaitan saat disinggung soal peluangnya menggantikan Airlangga Hartarto menjadi ketum Partai Golkar.
- Transaksi Modal dan Finansial Melonjak, Neraca Pembayaran Indonesia Surplus
- Indonesia-Brasil Perkuat Sinergi Ekonomi, Teken Kerja Sama Senilai USD 2,8 Miliar
- Golkar Jaksel Patroli Mencari Perusak Baliho RIDO
- Menko Perekonomian Ungkap Potensi Baru Dukungan Transisi Energi untuk Indonesia
- Golkar Bantah Isu Soal Putusan PTUN yang Batalkan SK Kemenkumham
- Agun Gunandjar Sebut KPK Tersangkakan 2 Orang Baru di Kasus e-KTP