Dinilai Pro Asing, MK Harus Batalkan UU Migas

Jumat, 18 Mei 2012 – 17:50 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Halim Kalla (ta) hadir sebagai salah satu pembicara dalam Diskusi Publik bertema MINYAK untuk RAKYAT. Hadir pula pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio (ki) dan pelaku usaha Iwan Piliang (ka) sebagai pembicara. Foto : Arundono/JPNN

UU Migas, lanjutnya, menghilangkan peran ganda PT Pertamina sebagai perusahaan yang bertindak sebagai regulator sekaligus operator.

"Hasilnya dalam UU Migas 22 Tahun 2001, Pertamina hanya ditempatkan sebagai operator," kata Halim Kalla.

Sementara, tugas sebagai regulator dan pemangku Kuasa Pertambangan diserahlan kepada institusi baru yang namanya Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Namun, aturan itu masih dianggap belum pas dan karenanya UU Migas direvisi. Menurut Halim Kalla, pembahasan revisi UU Migas ini di DPR masih berlangsung dan telah mengundang banyak kalangan untuk mendapat masukan.