DPR Dukung Penambahan Anggaran untuk KLHK
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai selama tiga tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membuktikan banyak kemajuan dan capaian yang diraih, terutama dalam penurunan sangat drastis kebakaran hutan, penegakan hukum, perubahan iklim dan juga soal kontribusi ekonomi.
“Kami apresiasi capaian tiga tahun Kementerian LHK,” kata Edhy Prabowo saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLH) Siti Nurbaya Bakar dan jajarannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2018).
Karena itu, lanjut Edhy, Pimpinan Komisi IV DPR dan juga anggota Badan Anggaran (Banggar), Andi Akmal menyatakan Kementerian LHK layak untuk mendapat tambahan anggaran lebih besar lagi dari yang diperoleh tahun lalu sebesar Rp 8 triliun dan pada tahun 2016 yang hanya Rp 6,4 triliun.
“Kami menyoroti capaian penerimaan bukan pajak atau PNBP KLHK senilai Rp 4,9 triliun lebih yang berarti naik hampir Rp 900 miliar dari tahun 2016,” tambah Andi.
Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR juga menyoroti perlunya KLHK selalu kokoh dalam menegakkan hukum dimana sumber daya alam betul-betul dijaga sebagai kekayaaan bangsa. Perhutanan sosial juga menjadi perhatian, terutama oarena beberapa anggota DPR sduah melihat hasilnya di lapangan.
Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR memaparkan capaian kinerja KLHK dalam bentuk evaluasi per kegiatan menurut format administrasi anggaran serta menjelaska pula evaluasi capaian sasaran fungsional politik program-program KLHK.
Menteri LHK Siti Nurbaya dan jajaran saat Raker dengan Komisi IV DPR
Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR menyoroti perlunya KLHK selalu kokoh dalam menegakkan hukum dimana sumberdaya alam serius dijaga sebagai kekayaaan bangsa
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Rapat Bareng Komisi IV, Menhut Janji Bakal Tegas Perusahaan Nakal, Siap Cabut IPPKH
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia