Dinilai Titipan Asing, RUU BPJS Ditolak

JAKARTA - Aliansi Masyarakat Peduli Jaminan Sosial yang terdiri dari aktivis buruh, aktivis pro demokrasi dan aktivisi mahasiswa menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi Undang-undang.

"Kami tidak anti atau menolak jaminan sosial. Kami anti jaminan sosial berdasarkan UU nomor 40 tahun 2004, dan RUU BPJS. Ini merupakan arahan dan titipan dari asing," kata juru Bicara AMPJS, Lukman Hakim bersama Sya'roni, Fatkhol Kholik, saat konfrensi pers, Minggu (17/7) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

AMPJS mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU BPJS yang sarat dengan kepentingan asing. Selanjutnya, dilakukan revisi total atas substansi yang berbau liberalistik yang sesuai dengan nilai luhur pancasila. AMPJS juga mendesak agar UU Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40 tahun 2004 yang mereka anggap sebagai pintu masuknya kepentingan asing dicabut."Selanjutnya dibuat UU SJSN yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," katanya.

AMPJS meminta kepada para politisi yang masih ngotot mengesahkan RUU BPJS ini, untuk segera sadar bahwa saat ini sedang menjadi kuda tunggangan pihak asing."Segeralah bertobat dan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.