Dinyatakan Bersalah di Kasus Karhutla, Sembilan Perusahaan Bayar Ganti Rugi Triliunan Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum terus melakukan upaya penindakan terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan baik dari perorangan hingga korporasi.
Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada Ditjen Penegakan Hukum LHK Jasmin Ragil Utomo mengatakan bahwa saat ini sudah ada 17 perusahaan yang digugat terkait karhutla oleh KLHK. Sembilan di antaranya dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi.
"Ada sembilan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dengan nilai gugatan mencapai Rp 3,15 triliun,” ujar dia di Manggala Wanabakti, Jumat (25/10).
Menurut dia, jumlah perkara karhutla yang akan digugat akan terus bertambah mengingat penindakan hukum terus dilakukan hingga hari ini.
Berkaitan dengan karhutla yang terjadi pada tahun 2019, KLHK telah menyegel 83 lokasi korporasi yang terbakar dan menetapkan 8 korporasi sebagai tersangka. Satu kasus karhutla perorangan segera akan disidangkan.
Diketahui, salah satu perusahaan asing dari Singapura yakni PT AUS kalah dalam gugatan yang dilakukan KLHK. Perusahaan itu pun harus membayar ganti rugi akibat pembakaran hutan dan lahan di Katingan, Kalimantan Tengah dengan total pembayaran sebesar Rp 261 miliar. (cuy/jpnn)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum terus melakukan upaya penindakan terhadap pelaku pembakar hutan
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Menhut-Kapolri Teken Perpanjangan MoU Penanganan Karhutla
- KLH Menyegel TPS Sementara di Pasar Caringin
- Warga Indonesia di Los Angeles Harus Mengungsi Akibat Kebakaran
- Kebakaran Hutan di California Sudah Renggut 24 Nyawa
- 629 Karhutla Terjadi di Indonesia Sepanjang 2024
- Menteri LH Minta Kepala Daerah Berkomitmen Menuntaskan Permasalahan Sampah