Dipanggil Ketua, Anggota Bilang Tak Lazim
Kamis, 07 Oktober 2010 – 05:37 WIB
JAKARTA - Seleksi calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo baru akan ditetapkan jadwalnya pada Rapat Badan Musywarah (Bamus) hari ini. Namun, belum tugas seleksi itu diserahkan ke Komisi III, pimpinan DPR sudah terlebih dahulu melakukan "seleksi" dengan memanggil Timur terlebih dahulu. Timur secara spesifik tidak bersedia menjawab isi pertemuan tertutup itu. Dia mengatakan agenda pertemuan hanya terkait fit and proper yang baru akan dibahas di Bamus. Timur tidak bersedia mengatakan poin apa yang ingin dia sampaikan dalam seleksi di Komisi III nanti. "Itu nanti-nanti," ujarnya terus berlalu.
Pemandangan tak lazim dalam tugas DPR terkait fit and proper test itu terjadi kemarin. Sekitar pukul 09.00 WIB, Timur hadir memenuhi undangan pimpinan DPR. Pria yang kini menjabat Kepala Badan Pemeliharaan (Baharkam) Mabes Polri itu langsung bergegas menuju ruangan pimpinan DPR. Lima pimpinan DPR, Ketua Marzuki Alie, Wakil Ketua yakni Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta, dan Taufik Kurniawan lengkap hadir dalam pertemuan itu.
Hampir sekitar satu jam Timur bertemu pimpinan DPR. Seusai pertemuan, mantan Kapolda Metro Jaya mengaku bahwa pertemuan itu diinisiasi pimpinan DPR. Karena diundang, sebagai calon Kapolri dirinya tentu harus hadir memenuhi undangan. "Saya diundang Bapak Ketua DPR," kata Timur, usai pertemuan tertutup itu kemarin (6/10).
Baca Juga:
JAKARTA - Seleksi calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo baru akan ditetapkan jadwalnya pada Rapat Badan Musywarah (Bamus) hari ini. Namun, belum
BERITA TERKAIT
- Calon Gubernur Sumsel Herman Deru Nyoblos di TPS 27
- Pitoeng & Sukarelawan Bikin Satgas demi RIDO, Tampung Laporan Kecurangan Pilgub Jakarta
- Pram Berharap Pilkada Jakarta Bisa Satu Putaran agar Tak Ada Ketegangan
- Bu Mega Bakal Mencoblos di Kebagusan, Nomornya 201
- Sultan Berharap Pilkada Menghasilkan Kepala Daerah yang Mampu Menerjemahkan Program Pemerintah Pusat
- Gelar Patroli, Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta Minta Warga Tolak Politik Uang