Dipastikan Hak Pilih TNI Belum Ada di Pemilu 2014

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa hak pilih TNI dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang belum akan direalisasikan. Kendalanya, menurut Ketua DPR DR Marzuki Alie, karena dewan dan masyarakat masih berharap TNI tetap dalam posisi menjaga netralitas di dalam Pemilu agar kondisi keamanan tetap terjaga secara utuh dan rakyat bisa memilih secara bebas.

"Wacana ini diyakini dapat mengundang pro-kontra dengan berbagai argumentasi. Kalangan DPR dan berbagai komponen masyarakat berpendapat bahwa masalah hak pilih TNI untuk tahun 2014 terlalu dini untuk dibicarakan saat ini. Secara kelembagaan DPR sangat mengharapkan TNI harus menjaga netralitas dalam proses pemilu," kata Marzuki Alie, di DPR, Senayan Jakarta, Senin (12/7).

Masalah ini, lanjut Marzuki, tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam revisi undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang segera akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah dalam waktu dekat. "DPR dan pemerintah sudah dalam posisi yang sama yakni belum memposisikan TNI sebagai pemilik hak suara dalam Pemilu mendatang," jelas Marzuki Alie.

Lebih jauh Marzuki Alie juga mengingatkan substansi dari Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. "Secara resmi TNI tidak lagi terlibat di parlemen. Karena itu, Fraksi TNI sudah tidak ada lagi semenjak DPR-RI periode 2004-2009," terangnya.