Dipastikan Tidak Diikuti Calon Perseorangan

Undang-undang itu, jelas berdampak terhadap petahana yang tidak harus mundur dari kepala daerah, melainkan hanya cuti saat masa kampanye. Sementara, MK dalam putusannya, beberapa waktu lalu menyebutkan, anggota DPRD, TNI, Polisi dan PNS tidak harus mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri.

Ketua Panitia kerja (Panja) RUU Pilkada Rambe Kamarul Zaman menyebutkan melalui, website KPU, (www.kpu.go.id), bahwa, ada tiga alternatif pilihan yang menjadi kesepakatan antara komisi II DPR dan pemerintah. 

Pertama, bagaimana kalau ketentuan mundur atau tidak mundur, tidak ditulis dalam UU. Sebab, ketentuan itu ditulis akan berpotensi digugat oleh mahkamah konstitusi (MK).

"Misalnya, kita tuliskan saja, kalau anggota TNI mengikuti UU nomor 34/2004. Polri ikuti UU nomor 2/2002, ASN ikuti UU nomor 5/2005. Kalau pebata lainnya, ikuti UU yang mengatur. Kalau DPR, DPD dan DPRD, ikut UU MD3 (nomor 17/2014). Jadi nggak terlihat, kan yang dijudicual review itu biasanya, pasal-pasal," tuturnya.

Kedua, melaksanakan sepenuhnya keputusan MK, sehingga DPR, DPD, dan DPRD harus mundur, kalau maju Pilkada. Konsekuensinya, petahana juga harus mundur ketika mencalonkan di daerahnya, ataupun daerah lain. Karena, DPR, DPD dan DPRD serta petahana merupakan pejabat terpilih atau elected official.

"Karena, yang dulu itu kan yang di-judicial review ASN yang harus mundur, kenapa DPR, DPD dan DPRD dibawa-bawa, ini kan MK yg tidak meluruskan itu," katanya.

Ketiga, DPR menerima, secara bulat putusan MK itu dalam UU Pilkada. Meski demikian, Rambe mengaku, tidak ingin solusi atau pengambilan keputusan terkait hal tersebut,  dilakukan secara voting. "Ndak-ndak, saya sudah janji nggak akan voting,"pungkasnya.(rf/sam/jpnn)