Dipecat KPU Sulteng, Ketua KPU Banggai Protes

LUWUK - Ketua KPUD Kabupaten Banggai, Syamsulrizal Djalumang, mempersoalkan keputusan KPU Sulawesi Tenah yang telah memecatnya. Syamsukrizal yang juga berprofesi sebagai pengacara senior itu memberikan perlawanan atas tuduhan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu yang dialamatkan padanya.

Hal itu tergambar jelas dengan dilayangkannya surat kepada KPU Sulteng. Dalam surat tertanggal 20 Januari 2010 itu, Syamsulrizal sedikitnya membeberkan lima alasan sehingga dirinya menolak isi SK KPU Sulteng yang diawali dengan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) tersebut.

Pertama, pemberhentian sebagai Ketua KPU Banggai tidak sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 dan 2. Kedua, jika melanggar sumpah janji atau kode etik, maka kata Djan sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara dan pemecatan. Hal itu sebagaimana tertuang pada pasal 20 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008.

Ketiga, jika dalam pemberhentian tidak dengan hormat, maka seharusnya didasarkan atas putusan Pengadilan Negeri (PN) yang telah berkekuatan hukum tetap. Point keempat Djan juga menyebutkan, sampai saat ini dirinya tidak pernah berurusan dengan pihak PN menyangkut institusi KPU bertalian dengan pidana pemilu 2009.