Diperiksa Gakumdu, Jaro Ade Beber Kisruh DPT Pemilu 2019

Apalagi, sambung dia, masuknya data di dalam DPT terjadi penolakan sistem SIDALIh yang dimiliki KPU. Karena memasukan nama pemilih harus sesuai nama dan tempat tinggalnya.

Dirinya mengingatkan, agar KPU dan PPK jangan sampai merubah ATB KWK karena setelah diambil dalam kontak dokumen tersebut harus sama saat di ambil dari dalam kotak.

"Jika ada yang mencoba mengubah, ini akan menjadi masalah pidana pemilu. Selama saya diminta keterangan oleh Bawaslu sama Gakkumdu, semuanya cukup profesional untuk menjalankan tugasnya," tegasnya.

Sebelumnya, sorang warga Ciampea, Kabupaten Bogor, Encep Hendrik S melayangkan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam laporan bernomor: 001/LP/PL/Prov/13.00/IX/2018, Encep menyebutkan KPU Kabupaten Bogor tidak memberikan salinan DPT Pemilu 2019 kepada partai politik peserta pemilu 2019 di tingkat kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bogor pada Rabu (12/9), Encep menyebut pelanggaran ini diduga dilakukan oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Bogor. (yuz/jpc/jpnn)