Diperiksa KPK, Wakil Menteri Pariwisata Mengaku Diskusi

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, Rabu (8/10). Ia diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjerat mantan Menteri ESDM Jero Wacik.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Rabu (8/10).
Priharsa mengaku keterangan Sapta diperlukan oleh penyidik. "Untuk mengkonfirmasi dalam rangka kepentingan penyidikan," ujarnya.
Sapta sudah tiba sekitar pukul 09.30 WIB. Ia mengaku kedatangannya bukan dalam kapasitas diperiksa sebagai saksi kasus Jero. Namun untuk diskusi soal dana operasional menteri. "Enggak (jadi saksi), diskusi. Soal dana operasional menteri. Soal aturan-aturannya," tandas Sapta.
Ya, sebelum menjabat sebagai Menteri ESDM, Jero adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan Sapta Nirwandar merupakan wakilnya.
Pasca dilantik sebagai menteri ESDM, Jero meminta tambahan dana operasional menteri. Sebab plafon yang diterimanya tidak mencukupi. Atas permintaan Jero, jajaran di lingkungan Kementerian ESDM telah memberikan dana sepanjang 2011 sampai 2013 sebesar Rp 9,9 miliar.
Dana itu diduga digunakan Jero untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga dan pencitraan. Diduga dana itu berasal dari kick back rekanan dalam suatu kegiatan dan dari beberapa kegiatan rapat yang sesungguhnya sebagian besar rapat-rapat itu adalah rapat fiktif. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, Rabu (8/10).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Banyak Penyelenggara MICE Batalkan Acara di JCC, Ini Alasannya
- Petrokimia Gresik Pertahankan Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup Selama 4 Tahun
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo