Diperlukan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam unit Pandu Gempita, diintegrasikan pemberian pelayanan sosial kepada penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara terpadu, yang mencakup pelayanan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Ekonomi, dan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha serta Relawan Sosial.

Didukung Pemerintah Daerah (pemda) di lokasi tersebut dan secara bertahap pelayanan sosial terpadu bisa diwujudkan dengan penyediaan gedung tersendiri, sistem IT memadai, maupun personel dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.  

Upaya penanggulangan kemiskinan, juga didukung oleh perkembangan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sebagai salah satu bentuk kebijakan dan program perlindungan sosial yang dimulai sejak 2007 telah memperlihatkan hasil menggembirakan.

Hingga 2013, PKH telah menjangkau 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tersebar di 334 Kabupaten/Kota dan 2.843 Kecamatan didukung oleh 11.132 tenaga Pendamping di seluruh Indonesia.

“Tahun ini, PKH ditargetkan menjangkau 3,2 juta RTSM yang tersebar di 497 kabupaten/kota dan 3.342 kecamatan dan didukung 14.432 tenaga pendamping,” ujarnya.

Hasil kajian dari Bappenas (2009), Bank Dunia (2010), dan Puslitbang Kemensos (2012), terjadi peningkatan akses dari RTSM terhadap dua jenis pelayanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan, yang berdampak pada peningkatan capaian pendidikan, peningkatan status kesehatan ibu dan anak, maupun penurunan angka kurang gizi.

“BPS pada 2012 merilis jumlah kemiskinan sukses diturunkan meski sejak 2010 melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun, ” ujarnya.

Ada tiga dimensi terkait kemiskinan sebagai masalah sosial, yaitu Pertama, kemiskinan dipicu oleh keterbatasan kualitas SDM, disebabkan oleh rendahnya kesadaran bersekolah khususnya perdesaan, tidak terjaganya ataupun tidak berkembangnya kearifan dan pengetahuan lokal, maupun pola hidup yang tidak sehat.