Dipersoalkan, Menteri KP Urusi Garam

Dia meminta agar menteri baru tersebut, memastikan terlebih dulu nomenklatur pergaraman apakah memang benar berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebab pergaraman masih berada pada kementerian yang berbeda.

Herman meminta Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan kajian yang mendalam terhadap rencana penghentian impor garam. Sebab, tegasnya, jika dihentikan secara sporadis tanpa rencana yang matang akan berdampak pada menipisnya stok garam di tanah air. Maka, sambung dia, itu akan berujung pada terjadinya lonjakan harga garam dan akan merugikan ibu-ibu rumah tangga.

“Yang ini saya minta evaluasi dululah. Jangan eksposnya begitu besar dari pada kenyataannya. Jangan kemudian kita menginginkan menghentikan impor karena kita sudah meningkatkan hingga 1,5 juta ton. Terakhir data BPS produksi kita 1,2 juta ton. Sekarang sudah 1,5 juta ton lebih. Tentunya jangan sekali waktu kita mau membuat sayur garamnya tidak ada. Karena kita punya semangat yang tinggi tetapi ketersediaan produksinya memble,” ujar Herman. (boy/jpnn)