Dipilih DPRD, Gubernur Tak Akan Berwibawa di Depan Bupati

"Mengapa DPR tidak serta merta setuju, karena pasti ada pandangan apakah kembali ke DPRD itu tidak dianggap sebagai kemunduran demorkasi. Karena semua langsung, one person, one vote, one value," cetusnya.

Meski demikian Priyo mengaku setuju dengan ide pemerintah tentang perlunya pembatasan calon kepala daerah berdasarkan hubungan kekerabatan. "Saya setuju diatur. Jangan kemudian (jabatan kepala daerah) berujung ayah turun ke anaknya, anak ke cicitnya.  Perlu diatur tapi jangan secara frontal membatasi demokrasi," ucapnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah mengajukan RUU Pilkada ke DPR. Dalam usulan pemerintah, gubernur bakal dipilih DPRD. Menurut Mendagri, pemilihan gubernur oleh DPRD tidak akan menyalahi demokrasi.

Mendagri beralasan, gubernur adalah wakil pusat di daerah. Karenanya pemilihan yang paling kompatibel adalah melalui DPRD. "Ini bukan langkah mundur, tapi upaya demokratis menyangkut sistem ke depan," kata Mendagri dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (6/6) lalu.(ara/jpnn)