Dipilih DPRD, PKS Rugi

Posisi NasDem ke depan bagaimana dalam pertarungan pilkada jika dipilih DPRD?

NasDem juga bisa diuntungkan karena sebagai partai menengah, jika dia punya kader bagus, bisa berkoalisi dengan PDIP dan berpeluang menang karena suara PDIP lumayan besar di DPRD. Jadi, kuncinya di PDIP, mau nggak mengusung kader NasDem.

Khusus PKS, seberapa besar kerugiannya jika pilkada dilakukan oleh DPRD?

PKS bakal mengalami kerugian jika pada akhirnya nanti Undang-undang pilkada mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Ini karena perolehan kursi PKS di DPRD hasil pileg 2014, tidak lah signifikan dibanding rekannya di Koalisi Merah Putih, seperti Golkar, Gerindra, atau pun Partai Demokrat yang ikut mendukung opsi pemilahan kepala daerah dilakukan DPRD.

Sementara, dengan pilkada langsung, PKS terbukti mampu menempatkan tiga kadernya menjadi gubernur, yakni Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Di ketiga provinsi tersebut, PKS bukan peraih kursi terbanyak di DPRD. Tapi karena jagonya populer, bisa merebut kursi gubernur. Tapi jika gubernur dipilih oleh DPRD, sangat sulit PKS bisa mendapatkan tiga kursi gubernur. Paling banter satu kursi, misal di Sumut.

Bagaimana jika kekuatan Koalisi Merah Putih membagi jatah kursi gubernur kepada para partai anggota koalisinya?

Bukan perkara mudah. Para politisi Gerindra atau Golkar di daerah misalnya, tidak akan mau jika mereka harus mengusung dan memilih politisi PKS, PAN, atau PPP, yang perolehan kursinya di DPRD tidak lah seberapa. Misal Golkar sebagai peraih suara terbanyak di provinsi itu, apa mau mengusung kader PAN atau PKS misalnya. Apa yang mereka bayangkan (KMP bisa menguasai DPRD dan memenangkan pilkada, red), akan sulit terwujud. Justru mekanisme pilkada dipilih DPRD berpotensi menjadi awal perpecahan Koalisi Merah Putih.

Apa yang mesti dilakukan PKS?