Dipilih Publik, Setya Novanto Diminta Bijak Sikapi Meme
jpnn.com, JAKARTA - Direktur LBH Pers Nawawi Bahrudin mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto seharusnya bijaksana menerima kritik, termasuk meme terkait sosok mantan tersangka korupsi proyek e-KTP itu yang menyebar di media sosial.
“Jangan sampai terkesan mengedepankan pendekatan kekuasan. Harus diingat Novanto itu dipilih oleh publik,” kata Nawawi di LBH Pers, Jakarta, Minggu (5/11).
Dia menegaskan, kritik kepada pejabat publik adalah keniscayaan. Kritik perlu dibangun untuk membangun kesadaran bersama. “Pejabat publik tidak boleh panas hati,” tegasnya.
Dia pun meminta Polri lebih selektif. Polri harus berpedoman kepada Peraturan Kapolri soal penanganan ujaran kebencian. Dalam Perkap itu pun ada tahapan-tahapannya. Seperti sosialisasi, monitoring, dan lainnya. “Harusnya lebih persuasif bukan projustitia,” tegasnya.
Dia mengingatkan, Polri jangan sampai hanya disibukkan dengan kasus-kasus seperti laporan Novanto saja. Sedangkan masih banyak kasus-kasus besar lain yang harus dituntaskan Polri. “Ke depan perlu screening dulu. Jangan sampai menimbulkan kesan di masyarakat karena laporan itu tanggal 10 Oktober, kemudian 31 Oktober sudah ada penangkapan. Ini sangat cepat,” katanya.
Kondisi berbeda jika pelapor adalah masyarakat kecil. Menurut dia, dari beberapa kasus yang ditangani KPK ada laporan yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun belum ada tindak lanjut. (boy/jpnn)
Setya Novanto diminta tidak mengedepankan pendekatan kekuasaan gara-gara kasus meme di media sosial.
Redaktur & Reporter : Boy
- Jokowi Tanggapi Pernyataan Eks Ketua KPK Agus Rahardjo soal Kasus Setnov
- Jokowi Mempertanyakan Maksud Pernyataan Agus Rahardjo
- Menduga Pernyataan Agus Rahardjo soal Perintah Jokowi di Kasus Setnov, Antara Kontroversi dan Agenda Politik
- Praktisi Hukum Sebut Pernyataan Agus Rahardjo Tendensius dan Bernuansa Politis
- Isu Jokowi Pernah Minta Kasus Setnov Dihentikan, Awiek PPP Mengaku Semua Pihak Kaget
- Alexander Sebut Arahan Jokowi untuk Hentikan Kasus Setnov Ditolak Pimpinan KPK