Diplomasi Indonesia 2020

Aksi militeristik Amerika Serikat di Irak yang menewaskan perwira tinggi Iran, Qassem Soleimani, menjadi preseden buruk yang dapat menyeret banyak negara ke medan perang. Irak yang menjadi lokus aksi unilateral tersebut merespons dengan melakukan pengusiran terhadap seluruh pasukan Amerika Serikat yang ada di wilayahnya. Iran bahkan memancangkan bendera merah di seluruh negeri, tanda bahwa mereka siap berperang. Dalam konteks HAM, Indonesia berkomitmen untuk menancapkan pengaruh yang lebih besar dalam hal penegakan HAM di dunia. Hal ini dibuktikan secara konkret melalui dukungan yang simultan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Namun demikian, agenda menjadi bertambah tatkala isu diskriminasi terhadap etnis Uyghur di Xinjiang, Tiongkok, menggelinding menjadi isu global yang menyita perhatian dunia. Terlepas dari segala akar permasalahan yang ada di wilayah tersebut, apakah separatisme yang berbalut terorisme atau kausa lainnya. Hal-hal yang sifatnya diskriminatif dan melanggar HAM tetap harus dieliminir. Tiongkok boleh saja menganggap kasus ini sebagai isu domestik yang tidak boleh diintervensi negara lain, tapi kemanusiaan merupakan hal yang sifatnya universal dan harus diperjuangkan oleh semua bangsa dan negara di dunia.

Diplomasi Aktif dan Kontributif

Diplomasi secara sederhana merupakan langkah teknis dalam upaya mencapai kepentingan nasional. Diplomasi pada umumnya diletakkan dalam kerangka relasi antara kebutuhan domestik dan realitas internasional. Namun demikian, konteks diplomasi menjadi lebih bijak tatkala kepentingan nasional sebuah negara melebur sebagai komitmen bersama dalam sebuah organisasi supranasional. Inilah yang menjadi batu pijakan bagi Indonesia untuk tidak hanya bebas aktif, tapi juga kontributif melalui berbagai langkah nyata.

Pertama, diplomasi yang berkaitan dan kepentingan kedaulatan negara sedapat mungkin dilaksanakan secara tegas tapi lentur. Tegas artinya Indonesia tidak berkompromi dengan hal apapun yang berpotensi menggerus martabat bangsa, sedangkan lentur bermakna Indonesia menghindari perang dan penggunaan senjata dalam menyelesaikan konflik. Perang merupakan pilihan terakhir tatkala diplomasi menemui jalan buntu.

Kedua, berbagai tantangan global di bidang politik dan keamanan seoptimal mungkin diselesaikan dalam kerangka organisasi yang dinakhodai. Pilihan ini sangat rasional karena di era multilateralisme saat ini, kalkulasi kekuatan sebuah negara dalam menyelesaikan sebuah isu dihitung secara kumulatif dari kapasitas nasional dan bobot keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Upaya menekan Tiongkok dalam kasus Natuna Utara misalnya, akan memiliki daya gebrak yang besar apabila Indonesia mengartikulasikan kepentingan nasionalnya melalui kerangka ASEAN dan DK PBB.

Ketiga, diplomasi ekonomi semakin menunjukkan urgensinya dalam dinamika hubungan antarnegara. Konflik di banyak negara lebih banyak diselesaikan dalam kerangka hubungan timbal-balik dalam hal ekonomi, bukan melalui tekanan politik dan agresi militer. Oleh sebab itu, keanggotaan di G-20 harus benar-benar dioptimalkan guna mendukung fundamental perekonomian Indonesia serta menopang ketahanan ekonomi kawasan.

Terakhir, diplomasi membutuhkan citra domestik yang kuat. Semua imej yang dibangun di tataran internasional akan menjadi pudar apabila di level domestik stabilitas politik dan ekonomi tidak dapat dikendalikan dengan baik. Beberapa momen penting skala nasional yang akan dihelat tahun ini seperti Pilkada 2020 harus bisa dikelola dengan baik dan dikonversi menjadi modal diplomatik di panggung global. Dengan komitmen yang kuat serta konsistensi dalam mewujudkan tujuan nasional melalui diplomasi, kiprah Indonesia diharapkan akan semakin bersinar terang.(jpnn)