Diplomat Non Karir Blunder Pemerintah

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Cecep Effendy mengatakan menempatkan seseorang untuk menjadi duta besar dari kalangan pejabat diplomatik non-karir memang memiliki sebuah resiko terhadap posisi pemerintahan. Salah satu dari resiko yang harus ditanggung pemerintah, kata Cecep, seperti yang dilakukan oleh Dubes RI di Swiss, Djoko Susilo yang ikut mengkritisi perjalanan anggota DPR ke luar negeri.

"Sebagai duta besar, Djoko memang tidak punya wewenang untuk mengkritisi DPR. Tugasnya justru harus melancarkan kunjungan kerja DPR ke negara-negara yang mereka tuju. Tapi karena dubesnya non-karir, maka terjadilah hal-hal yang tidak diingini tersebut," kata Cece Effendy, di Jakarta, Senin (25/4).

Menurut Cecep, etika seorang pejabat karier diplomat tidak cukup hanya melalui pengalaman politik. "Etika itu akan terbangun melalui sebuah proses karier yang panjang dan etika itu pula nantinya yang akan membentuk perilaku seorang diplomatik."

Seorang diplomat karier yang baik, lanjutnya, tidak akan pernah memberikan komentar terkait masalah dalam negeri. “Persoalannya etika itu yang kurang dipahami oleh pejabat diplomatik non-karir sehingga terjebak memberikan komentar yang bukan menjadi porsinya sebagai dubes,” ujar dia.