Dipo Alam: Habib Rizieq Saja Bisa Sabar, Cuma Sampai Kapan?
jpnn.com, JAKARTA - Mantan sekretaris kabinet di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam, mengkritisi iklim demokrasi di Indonesia saat ini yang dinilainya mulai tersumbat.
Hak-hak masyarakat untuk berpendapat dibenturkan dengan pasal-pasal karet di UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Parahnya, setiap kritikan pasti disandingkan dengan pasal penghinaan kepada presiden.
Dia membandingkan sistem demokrasi di era pemerintahan Soeharto, BJ Habibie, SBY, dan Jokowi.
Soeharto yang dikenal sangat otoriter sekali pun masih menghargai mahasiswa sebagai kalangan intelektual dan calon teknokrat masa depan.
"Saya dan Rizal Ramli beberapa kali ditahan karena mengkritisi kebijakan Soeharto. Namun, Pak Harto tetap memberikan kebebasan bagi kami untuk sekolah tinggi," kata Dipo dalam kanal Hersubeno Point di YouTube.
Lepas Soeharto, Presiden BJ Habibie melakukan kebijakan luar biasa yang akhirnya bisa memperbaiki ekonomi dalam waktu cepat. Regulasi yang menyumbat demokrasi dicabut oleh BJ Habibie.
Di era SBY, demokrasi berjalan baik. Siapa saja bisa mengkritisi pemerintah.
Mantan Seskab Dipo Alam membandingkan domokrasi di era pemerintahan Soeharto, BJ Habibie, SBY, Jokowi, juga menyinggung sikap Habib Rizieq.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Bank Mandiri Resmi jadi Sponsor Jakarta LavAni, Siap Gebrak Proliga 2025