Diputus Sebelum Lebaran

Untuk itu, pemohon meminta Hakim Konstitusi untuk membatalkan frase 'yang berasal dari DPR'. Karena dengan hilangnya frase tersebut, maka anggota DPD mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi ketua MPR.

Ketua Hakim Panel Abdul Mukthie Fadjar mengatakan pihaknya akan bekerja secara marathon untuk menuntaskan perkara ini, sehingga sebelum Hari Raya Idul Fitri nanti, setidaknya perkara ini sudah diputus.

"Permohonan yang diajukan lima anggota DPD terpilih ini berpengaruh sangat signifikan terhadap keberlangsungan peran wakil rakyat ke depan. Karena itu, majelis menargetkan hari ini sidang panel sudah dapat diselesaikan," kata Abdul Mukthie Fadjar saat sidang perdana UU MPR, DPR, DPD dan DPRD di Gedung MK, Jumat (4/9).

Bahkan untuk mempercepat proses persidangan, MK juga akan segera menghadirkan DPR dan pihak pemerintah untuk memberikan keterangan. Sehingga pada 9 September 2009, sudah bisa memasuki sidang pleno.(sid/JPNN)