Direktur CISS Tidak Setuju Jika TNI-Polri Ditarik dari Papua

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro tidak sepakat apabila pasukan TNI dan Polri ditarik dari operasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua.
Menurut pria yang karib disapa Simon itu, TNI memiliki tugas untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hukum berat hingga tuntas.
Apalagi masih ada empat karyawan PT Istaka Karya yang hingga kini belum diketahui nasibnya dan masih hilang.
"Seruan yang disampaikan gubernur Papua tidak tepat. TNI-Polri tidak boleh ditarik karena masih punya tugas menyelesaikan kasus," kata Simon, Minggu (23/12).
Simon menambahkan, kehadiran aparat TNI dan Polri di Kabupaten Nduga juga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), menjaga keamanan, dan ketenteraman masyarakat.
"Justru kehadiran pasukan TNI-Polri di Nduga untuk menjalankan tugas utama melindungi dan menjaga wilayah Indonesia, termasuk menjaga situasi kondusif saat perayaan Natal," ujar Simon.
Simon menjelaskan, kelompok separatis di Papua telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan melawan kedaulatan NKRI.
Menurut dia, kelompok separatis harus ditindak tegas karena bisa mengancam kedaulatan NKRI.
Ngasiman Djoyonegoro tidak sepakat apabila pasukan TNI dan Polri ditarik dari operasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua.
- Eks Sesmilpres Sebut KKB Sudah Menyerang Wibawa Negara
- Ikut Cari Iptu Tomi Marbun, Ketua Komnas HAM Papua Diberondong KKB
- Keberadaan Kasat Reskrim Iptu Tomi yang Hilang saat Memburu KKB pada 2024 Masih Misteri
- Tokoh Masyarakat Papua Dukung Aparat Tindak Tegas OPM
- 15 Jenazah Korban Pembantaian KKB Teridentifikasi, Ini Daftar Namanya
- Andreas: Kejahatan yang Dilakukan KKB tak Boleh Dibiarkan Terus Menerus Terjadi