Direktur CISS Tidak Setuju Jika TNI-Polri Ditarik dari Papua
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro tidak sepakat apabila pasukan TNI dan Polri ditarik dari operasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua.
Menurut pria yang karib disapa Simon itu, TNI memiliki tugas untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hukum berat hingga tuntas.
Apalagi masih ada empat karyawan PT Istaka Karya yang hingga kini belum diketahui nasibnya dan masih hilang.
"Seruan yang disampaikan gubernur Papua tidak tepat. TNI-Polri tidak boleh ditarik karena masih punya tugas menyelesaikan kasus," kata Simon, Minggu (23/12).
Simon menambahkan, kehadiran aparat TNI dan Polri di Kabupaten Nduga juga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), menjaga keamanan, dan ketenteraman masyarakat.
"Justru kehadiran pasukan TNI-Polri di Nduga untuk menjalankan tugas utama melindungi dan menjaga wilayah Indonesia, termasuk menjaga situasi kondusif saat perayaan Natal," ujar Simon.
Simon menjelaskan, kelompok separatis di Papua telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan melawan kedaulatan NKRI.
Menurut dia, kelompok separatis harus ditindak tegas karena bisa mengancam kedaulatan NKRI.
Ngasiman Djoyonegoro tidak sepakat apabila pasukan TNI dan Polri ditarik dari operasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua.
- Setelah Membunuh 2 Tukang Ojek, KKB Berulah Lagi Hari Ini
- Jenderal Sigit Puji Brimob yang Bebaskan Pilot Susi Air dari Penyanderaan KKB
- Pos TNI dan Polri Diberondong Peluru KKB, Seorang Warga Sipil Tewas
- KKB Serang dan Tembak Warga, Pelajar SD Ketakutan
- Anggota Reskrim Diserang OTK, Kaki Nyaris Putus
- 4 Ajudan Presiden Prabowo Sosok Mumpuni