Direktur Eksekutif LPS Berharap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Transparan dan Terbuka

Di sisi lain, Aditya juga mengingatkan agar Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, memanfaatkan momentum awal pemerintahannya dengan baik.

“Jangan sampai ada catatan buruk seperti yang menimpa menteri terdahulu. Lelang frekuensi ini harus bebas dari kepentingan bisnis tertentu dan benar-benar untuk kepentingan nasional. Saya percaya Bu Meutya orang yang cerdas dan berintegritas yang dipilih Pak Prabowo menjadi Menteri Komdigi," tegasnya.

Menariknya, dalam waktu yang bersamaan dengan konsultasi publik RPM 1,4 GHz, pemberitaan tentang Surge—perusahaan yang dikabarkan tertarik dengan frekuensi ini—tiba-tiba marak di media massa. Aditya mengingatkan agar tidak ada permainan bisnis di balik gencarnya pemberitaan ini.

“Pemerintah dan investor harus cermat. Jangan sampai Surge memanfaatkan situasi ini untuk menggocek kebijakan demi kepentingan mereka sendiri, misal hanya untuk menggoreng harga saham perusahaan. Soalnya Indonesia punya pengalaman frekuensi dikuasai operator telekomunikasi, tetapi tak berjalan dengan baik. Yaitu pada saat pengalokasian 2,3 GHz untuk penyelenggaraan broadband wireless access (BWA) tahun 2009. Setelah dilelang dan dimenangkan, program tak berjalan dan akhirnya pita frekuensi dikembalikan ke negara,” katanya.

Menurutnya, rekam jejak Surge dalam mengelola infrastruktur telekomunikasi juga masih dipertanyakan. “Jika pemerintah serius ingin pemerataan infrastruktur, penting untuk memastikan operator yang mendapatkan frekuensi ini memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk mengelolanya secara optimal,” pungkasnya.

Dengan berbagai tantangan ini, Aditya berharap Komdigi tetap berkomitmen untuk menjalankan kebijakan spektrum 1,4 GHz secara transparan, inklusif, bebas monopoli dan benar-benar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.(ray/jpnn)