JPNN.com 
Direktur HAI Desak KPK Segera Tindak Lanjuti Aduan Soal Gratifikasi di KPU DKI Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Haidar Alwi Institut (HAI) Samdri Rumanama mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti aduan masyarakat soal dugaan gratifikasi seorang anggota KPU DKI Jakarta.
"Saya mendesak KPK agar segera menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut sebagai wujud komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi dan gratifikasi," kata Samdri Rumanama kepada awak media, Minggu (14/7).
Menurutnya, citra KPK bakal memburuk apabila lembaga antirasuah lamban menindaklanjuti aduan masyarakat.
Terlebih lagi, KPK lambat mengusut aduan masyarakat yang memiliki temuan lapangan kuat soal pemanfaatan jabatan.
"Kok, lama, sih, respons KPK, padahal oknum anggota KPU DKI Jakarta itu sudah ada identitasnya," kata Samdri.
Dia mengatakan KPK perlu bergerak cepat mengusut dugaan penerimaan gratifikasi demi menciptakan iklim demokrasi.
"Saya berharap KPK bisa menuntaskan masalah ini agar tercipta pemilihan umum khususnya di wilayah DKI Jakarta damai dan bersih," ujar Samdri.
Sebelumnya, seorang anggota KPU Jakarta berinisial DW dilaporkan ke KPK karena diduga menerima gratifikasi.
Direktur Haidar Alwi Institut (HAI) Samdri Rumanama mendesak KPK menindaklanjuti aduan masyarakat soal dugaan gratifikasi seorang anggota KPU Jakarta. Kenapa?
- KPK Sinyalir Uang Jutaan Dolar dari Izin Tambang era Rita Mengalir ke Japto dan Ahmad Ali
- KPK Sinyalir Satori dan Heri Gunawan Selewengkan Dana CSR BI Lewat Yayasan
- KPK Telusuri Aset Wali Kota Semarang Hevearita, Potensi Penyitaan Menguat
- Mbak Ita & Suami Ditahan KPK, Balai Kota Semarang Sambut Pimpinan Baru
- KPK Dalami Korupsi Shelter Tsunami NTB, Waskita Karya Berpotensi Jadi Tersangka Korporasi
- Seusai Mengakhiri Jabatan Wali Kota Semarang, Mbak Ita dan Suami Langsung Ditahan KPK
