Direktur ICT: Perlu Memperkuat Keamanan IT di KPU Menjelang Pemilu 2024
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan audit secara menyeluruh terkait keamanan IT di lembaga penyelenggara pemilu itu menjelang Pemilu 2024.
Dia juga mendorong KPU untuk memperkuat perlindungan data-data pemilih agar tidak disalahgunakan saat pemilihan suara nanti.
“Rekayasa data rekapitulasi dimungkinkan. Pertama, karena sistem keamanan TI, internet platform maupun database KPU dalam posisi tidak aman,” tegas Heru pada Jumat (1/12/2023).
Dia menyebut modus yang bisa dilakukan adalah dengan mencatut data, membuat KTP siluman, dan mencoblos pada menit-menit terakhir sebelum TPS dibuka.
“Bisa jadi akan membuat KTP palsu yang akan digunakan saat pencoblosan pemilu 2024 an pilpres pada 14 Februari mendatang. Ini harus diantisipasi, karena biasanya ketika menjelang penutupan suara, 1 jam sebelumnya, dimungkinkan orang yang belum memilih bisa memilih, yang tidak terdaftar bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP,” ungkap Heru.
Dia menyebut biasanya mereka akan menggunakan KTP tersebut bukan di wilayah DPT.
Selain itu, ada metode lain yang tidak kalah jahat, bisa mengacak-ngacak Pemilu kita.
“Dan, selain data yang diambil, dengan hacker masuk ke sistem KPU, maka ya bisa saja nanti mereka mengacak-acak sistem IT KPU lainnya termasuk rekapitulasi penghitungan suara. Dengan demikian, masalah ini jangan dianggap sepele, tetapi harus diperkuat keamanan siber dan keamanan datanya,” tegas Heru.
ICT) Institute Heru Sutadi mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan audit secara menyeluruh terkait keamanan IT di lembaga penyelenggara pemilu itu menje
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- Diperiksa, eks Ketua KPU Sebut Penyidik KPK Tanyakan Hal yang Sama Seperti 5 Tahun Lalu
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- KPK Periksa Eks Ketua KPU hingga Plt Dirjen Imigrasi
- Sah! Farhan dan Erwin Ditetapkan jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung