Direktur MHRC Merespons Pembentukan Komcad di Ditjen Potensi Pertahanan, Simak

“Laporan BPK RI mengungkapkan ada sejumlah pengadaan dilakukan mendahului kontrak dan sebagian barang didatangkan sebelum ada anggaran, yang menimbulkan dugaan penyelewengan anggaran,” ujar Jerry.

Lebih lanjut, dia mengatakan temuan BPK ini menunjukkan adanya indikasi kuat terhadap potensi praktik pelanggaran tata kelola keuntungan negara yang baik dalam pengelolaan anggaran Komcad.

“Pengadaan yang tidak sesuai prosedur membuka peluang bagi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara,” ujar Jerry.

Selain itu, Jerry menilai bahwa celah korupsi dalam pelaksanaan Komcad sangat terbuka lebar, terutama dalam pengadaan logistik dan seragam peserta.

"Di sini dibutuhkan peran audit internal yang terbuka dan tegas dilakukan, contoh saja ada beberapa laporan yang mengungkapkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara dana yang dianggarkan dengan hasil yang diterima peserta dari soal uang saku maupun kualitas perlengkapan seperti seragam dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program," tambahnya.

Lebih lanjut, Jerry menyoroti bahwa tidak adanya pembinaan lanjutan bagi peserta setelah mereka menyelesaikan pendidikan merupakan bentuk lain dari pemborosan anggaran negara. Ia menilai hal ini sebagai indikasi kebocoran anggaran yang terstruktur.

"Setelah pelatihan selesai, peserta dibiarkan begitu saja tanpa ada jaminan atau program kesinambungan. Ini menunjukkan tidak adanya perencanaan yang matang dan lebih menyerupai proyek anggaran semata," kritiknya.

Menurut Jerry, setiap program yang menggunakan dana publik harus dirancang secara efektif dan akuntabel.