Direstui Majelis Syariah, SDA Mentahkan Hasil Mukernas

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan bahwa hasil musyawarah kerja nasional (mukernas) ke-2 partainya yang digelar di Bandung, beberapa bulan lalu sudah tidak berlaku lagi. Alasannya, hasil mukernas yang mencantumkan nama Suryadharma dan Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) itu sudah tidak berlaku lagi sesuai perkembangan politik yang ada.
"Hasil mukernas itu adalah sesuatu yang sifatnya temporal dan bisa berubah karena kondisi politik. Mukernas beda dengan kondisi politik sekarang. Aktualitas mukernas sudah tidak relevan," kata Suryadharma di DPP PPP, Jakarta, Jumat, (18/4).
Hasil mukernas itu sudah tidak berlaku lagi karena PPP sudah mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Pria yang dikenal dengan inisial SDA itu mengklaim semua pengurus PPP sudah setuju dengan keputusan mendukung Prabowo meski sebelumnya sempat terjadi perbedaan pendapat.
Menurut Suryadharma, keputusan itu sudah disetujui Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair. Pria yang juga menteri agama itu menegaskan, tidak ada satupun kader PPP yang melawan perintah Majelis Syariah.
"Saya yakin bisa diselesaikan. Tokoh sentral Ketua Majelis Syariah Maimun Zubair sudah setuju dengan keputusan ini. Tidak ada satu pun pengurus PPP yang akan membangkang perintah Ketua Majelis Syariah," tandas Suryadharma. (flo/jpnn)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan bahwa hasil musyawarah kerja nasional (mukernas) ke-2 partainya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD