Dirjen Bea Cukai Askolani Bahas Percepatan Barang Kiriman Bersama 13 PJT di Surabaya
jpnn.com, SURABAYA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani melaksanakan kunjungan kerja ke Bea Cukai Tanjung Perak untuk membahas penataan proses bisnis impor barang kiriman milik pekerja migran Indonesia pada Jumat (8/12).
Kunjungan juga dilakukan dalam rangka koordinasi bersama 13 pimpinan perusahaan jasa titipan (PJT) di bawah pengawasan Bea Cukai Tanjung Perak.
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak Dwijanto Wahjudi mengungkapkan tujuan utama dalam kunjungan Dirjen Askolani bersama Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I Untung Basuki, dan jajaran Direktorat Teknis Kepabeanan Bea Cukai.
“Kami meninjau kondisi PJT guna mendapatkan gambaran langsung proses penanganan barang kiriman milik pekerja migran Indonesia,” terangnya.
Dalam rapat koordinasi disepakati akan dilakukan percepatan perekaman pemberitahuan pabean consignment note (CN) dan pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) dengan menambah jumlah pegawai dan memperpanjang waktu kerja.
“Pegawai Bea Cukai Tanjung Perak yang bertugas 24 jam tujuh hari juga akan dikerahkan untuk membantu dan mendampingi PJT sehingga barang yang sudah diajukan dapat segera ditindaklanjuti pengeluarannya sesuai ketentuan,” jelas Dwijanto.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan terbaru melalui PMK Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia.
Regulasi terbaru ini merupakan bentuk perbaikan dan penataan proses bisnis impor barang kiriman.
Dirjen Bea Cukai Askolani bersama pimpinan 13 PJT di Surabaya membahas percepatan barang kiriman pekerja migran Indonesia
- Bea Cukai Musnahkan BMN Hasil Penindakan Senilai Rp 4,04 Miliar, Ini Perinciannya
- Tegas, Bea Cukai Banjarmasin Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal
- Bea Cukai Kudus Tindak Ratusan Ribu Rokok Ilegal di Jepara
- Ini Peran Bea Cukai dalam Mendukung Kinerja APBN Tetap On Track hingga November 2024
- Selamat, Bea Cukai Bogor Raih Penghargaan di Hakordia 2024
- Cadangan Beras Pemerintah Aman, Tak Perlu Impor