Dirjen Cemaskan Hubungan Gubernur-Bupati

JAKARTA -- Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol) Kemendagri, Tanri Bali Lamo mengkhawatirkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara gubernur dengan bupati/walikota paska pemilukada pemilihan gubernur di suatu provinsi. Kekhawatiran muncul jika di provinsi tersebut ada bupati/walikota yang ikut maju menjadi calon gubernur.

Persaingan di saat pemilukada itu, dikhawatirkan berimbas tatkala gubernur dengan bupati/walikota harus menjalin koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. "Apalagi kalau gubernur maju, yang jadi lawan bupati atau kepala dinas, nanti bagaimana hubungan kerjanya?" ujar Tanri Bali Lamo kepada wartawan di kantornya, Kamis (8/7).

Seperti diketahui, di beberapa provinsi, gubernur incumbent ikut maju lagi di pemilukada dan berhadap-hadapan dengan bupati/walikota di daerah tersebut. Gubernur incumbent Kalimantan Selatan, Rudy Arifin, misalnya, berhasil menang lagi mengalahkan sejumlah bupati/walikota dalam pemilukada Kalsel beberapa waktu lalu.

Terkait dengan pemilukada, Tanri menyebutkan, dari 244 pemilukada yang digelar tahun ini, sebanyak 130 sudah berlangsung. Diakui, beberapa di antaranya bermasalah. Secara umum, kisruh pemilukada dipicu fanatisme berlebihan dari para pendukung calon. Fanatisme ini bisa terbangun dengan beragam sebab, misal ada hubungan keluarga dengan calon, pernah ditolong si calon itu sehingga ingin balas jasa, atau karena ada dijanjikan uang.