Dirjen Listrik Masih Bebas, KPK Dituding Tebang Pilih
Selasa, 06 Maret 2012 – 14:01 WIB

Ridwan Sanjaya usai menjalani persidangan dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/3). Ridwan dinyatakan bersalah karena korupsi dan dihukum enam tahun penjara. Foto : Arundono W/JPNN
JAKARTA - Terdakwa korupsi proyek solar home system (SHS) yang diganjar enam tahun penjara, Ridwan Sanjaya, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap tebang pilih. Sebab, Ridwan merasa hanya dirinya saja yang diadili dan dihukum.
Ridwan yang dinyatakan terbukti korupsi bersama-sama dengan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Jack Purwono, mengeluhkan hal itu usai menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/3). Ridwan mempersoalkan KPK karena Jack Purwono tak kunjung diproses.
"Katanya KPK gak tebang pilih, ternyata bohong. Karena dia (Jack Purwono) masih bebas," keluhnya.
Diberitakan sebelumnya, Ridwan dijatuhi hukuman enam tahun penjara, denda Rp 250 juta dan diperintahkan mengganti kerugian negara Rp 13,1 miliar. Menurut majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Gusrizal, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) ternyata Ridwan mengarahkan panitia lelang. Kemudian, Ridwan bersama Jack Purwono menerima pemnberian dari kontraktor yang mengerjakan proyek ESDM.
JAKARTA - Terdakwa korupsi proyek solar home system (SHS) yang diganjar enam tahun penjara, Ridwan Sanjaya, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi
BERITA TERKAIT
- Seminar dan Workshop Mukjizat Al-Qur’an 2025: Menyingkap Bukti dan Menggali Teori
- Kongres Demokrat, AHY Terharu Mengenang Renville Antonio
- Revisi KUHAP, Akademisi FHUI Sebut Penguatan Dominus Litis Meningkatkan Efektivitas Gakkum
- Kades Kohod & 3 Tersangka Lain Ditahan Bareskrim
- Tokoh Masyarakat: Mau Ramadan, Jangan Saling Serang Soal Pagar Laut Tangerang
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit