Dirjen Otda Tawarkan Solusi Penyelesaian CPNS Jalur Umum

jpnn.com - JAKARTA - Peserta seleksi CPNS di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau merasa risau karena hak mereka sebagai peserta seleksi CPNS terkatung-katung.
Ini lantaran kedua pemkab tersebut tak kunjung mengumumkan hasil tes kompetensi dasar (TKD) dan menetapkan kelulusan CPNS jalur umum seperti yang di intruksikan Kemenpan-RB.
Bahkan kedua Kabupaten tersebut malah mengembalikan hasil tes ke pihak Kemenpan-RB dan meminta kementerian pimpinan Azwar Abubakar itu untuk mengumumkan.
Menurut Ketua Forum CPNS Meranti-Rohil, Erri, meski sudah dilakukan beberapa kali pertemuan antara perwakilan Pemda Kepulauan Meranti dan Rohil dengan pihak Kemenpan, hingga kini belum ditemukan kata sepakat terkait siapa yang akan mengumumkan.
Kedua Kabupaten enggan mengumumkan lantaran takut didemo karena banyak putra daerah yang tak lulus.
Di lain pihak, Kemen PAN-RB mengaku tidak wewenangnya mengumumkan hasil tes tersebut. Malah, pihak kemenpan malah mengancam jika hingga akhir Februari daerah belum juga mengumumkan hasil tes kategori umum itu, maka hasilnya akan dibatalkan.
Forum CPNS menilai aturan tersebut terlalu kaku dan terkesan mengabaikan kepentingan yang lebih besar, yakni semangat reformasi birokrasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jika memang hasil tes dibatalkan karena daerah enggan mengumumkan, mereka menganggap Kemen PAN-RB mengabaikan hak peserta CPNS yang lulus.
"Kita lihat proses dari awal sampai akhir dilakukan sesuai aturan. Kok karena masalah saling lempar siapa yang berhak mengumumkan saja hasil ini harus dibatalkan, inikan sangat tidak baik dan tidak adil. Harusnya Kemenpan kasih solusi bukan ancaman," ujar Erri, kepada JPNN, Selasa (11/2).
JAKARTA - Peserta seleksi CPNS di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau merasa risau karena hak mereka sebagai
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- Jujurlah, Apa Alasan Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026? Ada 3 Hal Harus Dijelaskan
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Optimal
- Keluarga Gamma Rizkynata: Hukuman Aipda Robig Harus Maksimal, Jangan Dikurangi!
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025