Dirjen Pas Janji Pecat Oknum yang Terlibat
Rabu, 05 Oktober 2011 – 13:30 WIB

Dirjen Pas Janji Pecat Oknum yang Terlibat
JAKARTA – Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham berjanji memecat oknum Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Sumatera Utara, yang terlibat sindikat penipuan dengan telepon dari balik sel. Kasubdit Cyber Crime Polda Metro Jaya, AKBP Hermawan, mengatakan sindikat itu menggunakan banyak modus guna menipu korbannya, mulai dari melakukan SMS palsu meminta pulsa, menelepon hingga mengabarkan ada anggota keluarga yang sakit atau ditahan polisi sehingga memaksa dikirimi uang.
“Pastilah, pasti kita lakukan (pemecatan). Saya mantan Kakanwil (Kemenkumham) Medan. Sudah banyak yang saya berhentikan (saat menjabat di sana),” tegas Dirjen Pas, Sihabudin saat berbincang dengan JPNN, di Jakarta, Rabu (5/10).
Baca Juga:
Seperti diketahui, Polda Metro Jaya berhasil meringkus otak pelaku penipuan via telepon dan SMS yang ternyata dikendalikan oleh narapidana dari Lapas Tanjung Gusta, Sumut, Selasa (4/10). Aksi itu sudah berjalan lima tahun dari balik sel, dengan telepon yang diselundupkan ke dalam lapas. Sub Direktorat Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, sudah menetapkan enam tersangka, yakni AA, IFR, PT, MS, Z dan R.
Baca Juga:
JAKARTA – Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham berjanji memecat oknum Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Sumatera Utara, yang terlibat
BERITA TERKAIT
- Saksi Ahli Paparkan Prinsip Kewajaran dalam Gugatan Merek di Sidang Sengketa Minyak Gosok
- Satgas Damai Cartenz Buru Komandan KKB yang Kabur dari Lapas Wamena
- BPKH Limited Perkenalkan Bumbu Khas Indonesia untuk Katering Jemaah Haji di Arab Saudi
- Gelar Aksi di Kemendag, Ribuan Pengepul Minyak Jelantah Tuntut Solusi Penghentian Ekspor
- ISDS Gelar Diskusi Bertema Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea Bagi Perdamaian Dunia
- Waka MPR Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik