Dirjen Polpum Bahtiar: Intinya Disiplin, Bukan PSBB
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar ikut menanggapi polemik rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total di wilayah Ibu kota.
Menurut Bahtiar, istilah PSBB memang selalu direspons negataf oleh pasar, yang berdanmpak pada penurunan di sektor ekonomi.
“Frasa PSBB sinyalnya negatif bagi pasar,” ujar Bahtiar kepada JPNN, Sabtu (12/9) malam.
Menurutnya, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang terpenting adalah membangun kedisiplinan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.
“Intinya disiplin tiap orang warga. Bukan status PSBB atau bukan PSBB. Substansinya adalah disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19,” ujar mantan Kapuspen Kemendagri itu.
Karena itu, lanjutnya, yang diperlukan ialah kreativitas agar masyarakat tidak terpapar COVID-19 dan sektor ekonomi tidak terpuruk.
“Kita harus kreatif bagaimana agar masyarakat tak tertular tapi ekonomi sedikit-sedikit juga masih jalan,” terangnya.
Dikatakan, jika sektor ekonomi terpuruk, dampaknya sangat nyata dan berbahaya.
Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar menyampaikan pendapat soal rencana Anies Baswedan menerapkan PSBB Jakarta secara total.
- Sampit Bantul
- Kedekatan Anies-Ahok Simbol Perlawanan ke Pemerintah hingga Sinyal Oposisi
- Usut Kasus Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Song Sung Wook dan Agus Subarkah
- Saksi Ungkit Jasa Harvey Moeis dalam Penanganan Covid, Lalu Ungkap Pesan Jokowi & BG
- Yakin Pram-Rano Menang Satu Putaran, Anies Baswedan: Lihat Data KPU
- Pramono Sebut Nama Anies Hingga Ahok Setelah Unggul di Quick Count