Dirjen Polpum Bahtiar: Intinya Disiplin, Bukan PSBB
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar ikut menanggapi polemik rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total di wilayah Ibu kota.
Menurut Bahtiar, istilah PSBB memang selalu direspons negataf oleh pasar, yang berdanmpak pada penurunan di sektor ekonomi.
“Frasa PSBB sinyalnya negatif bagi pasar,” ujar Bahtiar kepada JPNN, Sabtu (12/9) malam.
Menurutnya, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang terpenting adalah membangun kedisiplinan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.
“Intinya disiplin tiap orang warga. Bukan status PSBB atau bukan PSBB. Substansinya adalah disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19,” ujar mantan Kapuspen Kemendagri itu.
Karena itu, lanjutnya, yang diperlukan ialah kreativitas agar masyarakat tidak terpapar COVID-19 dan sektor ekonomi tidak terpuruk.
“Kita harus kreatif bagaimana agar masyarakat tak tertular tapi ekonomi sedikit-sedikit juga masih jalan,” terangnya.
Dikatakan, jika sektor ekonomi terpuruk, dampaknya sangat nyata dan berbahaya.
Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar menyampaikan pendapat soal rencana Anies Baswedan menerapkan PSBB Jakarta secara total.
- Anggap Maruarar Sirait Main SARA di Jakarta, Chandra: Belum Move On dari Rezim Jokowi
- Hasto Bakal Kirim Buku Pak Sabam Biar Ara Sirait Melakukan Perenungan
- Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum
- Pramono Dinilai Sengaja Tak Umbar Dukungan PDIP di Alat Peraga Demi Raup Massa Anies
- Anies Dukung Pramono – Rano Karno, Brando Susanto: Jakarta Jadi Contoh Demokrasi yang Sejuk
- Analisis Qodari Soal Pilkada Jakarta 2024, Soroti Sikap Anies Dukung Pram - Rano