Dirjen Polpum Bahtiar: Intinya Disiplin, Bukan PSBB

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar ikut menanggapi polemik rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total di wilayah Ibu kota.
Menurut Bahtiar, istilah PSBB memang selalu direspons negataf oleh pasar, yang berdanmpak pada penurunan di sektor ekonomi.
“Frasa PSBB sinyalnya negatif bagi pasar,” ujar Bahtiar kepada JPNN, Sabtu (12/9) malam.
Menurutnya, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang terpenting adalah membangun kedisiplinan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.
“Intinya disiplin tiap orang warga. Bukan status PSBB atau bukan PSBB. Substansinya adalah disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19,” ujar mantan Kapuspen Kemendagri itu.
Karena itu, lanjutnya, yang diperlukan ialah kreativitas agar masyarakat tidak terpapar COVID-19 dan sektor ekonomi tidak terpuruk.
“Kita harus kreatif bagaimana agar masyarakat tak tertular tapi ekonomi sedikit-sedikit juga masih jalan,” terangnya.
Dikatakan, jika sektor ekonomi terpuruk, dampaknya sangat nyata dan berbahaya.
Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar menyampaikan pendapat soal rencana Anies Baswedan menerapkan PSBB Jakarta secara total.
- Tom Lembong Jalani Sidang Perdana, Istri Hingga Anies Memberikan Dukungan
- Gerakan Rakyat Bakal Jadi Parpol, Lalu Dukung Anies, Pengamat Ungkap Indikasinya
- Pram-Rano Buka Kemungkinan Lanjutkan Pembangunan ITF Sunter yang Digagas Anies
- Soal Lagu Bayar Bayar Bayar, GPA Ungkit Peran Polisi Saat Banjir & Penanganan Covid-19
- Tahun ke-12, Nara Kreatif Meluluskan 778 Siswa, Anies Baswedan Beri Pesan Khusus
- Isu COVID & Lab Wuhan Mencuat Lagi, China Gercep Membela Diri