JPNN.com 
Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar: Sesuai Jadwal, Pilkada Berikutnya 2024
jpnn.com, JAKARTA - DPR saat ini sedang menyusun draf revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Salah satu aturan yang menjadi perdebatan terkait jadwal pelaksanaan pilkada.
Ada fraksi di DPR menghendaki jadwal pilkada serentak dikembalikan seperti semula, yakni tetap digelar 2022 dan 2023.
Sementara, ada farksi mempertahankan ketentuan di UU bahwa pilkada 2022 dan 2023 digelar bersamaan dengan pileg dan pilpres pada 2024.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyatakan tidak setuju revisi UU Pemilu mengubah ketentuan jadwal penyelenggaraan pilkada.
“Tidak tepat jika belum dilaksanakan, sudah direvisi. Mestinya, dilaksanakan dulu, kemudian dievaluasi, baru kemudian direvisi jika diperlukan,” kata Bahtiar kepada JPNN.com, Jumat (29/1).
Bahtiar yang saat ini juga Pjs Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan, sesuai dengan UU yang masih berlaku tersebut, maka jadwal Pilkada berikutnya adalah 2024.
“Jadi, jika Pilkada dilaksanakan sesuai jadwal, maka jadwalnya adalah 2024,” tegas birokrat bergelar doktor itu.
Revisi UU Pemilu: Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar menanggapi polemik jadwal pilkada.
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
