Dirlantas Polda Ditantang Beber Hartanya

JAKARTA - Mulai terkuaknya dugaan korupsi pengadaan simulator pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korlantas Mabes Polri hanyalah puncak gunung es. Sudah menjadi rahasia umum, bagian pelayanan pembuatan SIM ini menjadi ladang mengeruk uang secara tidak halal.

Sekjen Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan mengatakan, terendusnya dugaan korupsi pengadaan simulator yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus menjadi titik awal pembersihan di lingkup Korlantas, dari pusat hingga daerah.

Karena cakupannya cukup luas, tidak mungkin KPK menyisir semua unit Korlantas. Karenanya, Yuna mendesak sejumlah Dirlantas Polda di sejumlah daerah besar, untuk membeberkan asal-usul harta kekayaannya, dan melaporkannya kepada KPK.

"Harus dilakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan Dirlantas di kota-kota besar yang selama ini banyak mendapatkan pajak dari kendaraan bermotor. Dirlantas Polda Sumut, Jateng, Jatim, Sumsel, Sulsel, Jabar, harus melakukan pembuktian terbalik. Kalau tak bisa membuktikan asal hartanya diperoleh secara halal, ya harus diamputasi (ditindak KPK secara hukum, red)," ujar Yuna Farhan.