Dirut BPJS Kesehatan: Pemerintah Sudah Banyak Membantu

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan secara umum strategi peningkatan kolektabilitas peserta bukan penerima upah terus dilakukan. Salah satunya adalah kampanye kesadaran membayar iuran BPJS Kesehatan. Dia menegaskan bahwa hal ini sangat penting untuk dilakukan secara terus menerus.
Fachmi mengatakan bahwa program ini adalah gotong royong. “Yang tidak mampu, miskin, ditanggung pemerintah,” kata Fachmi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).
Menurut Fachmi, pemerintah sudah sangat banyak membantu. Dia menjelaskan 96,8 juta kuota ditanggung pemerintah pusat, dan integrasi jaminan kesehatan daerah atau jamkesda sebanyak 37 juta. “Sudah hampir 133 juta peserta masyarakat miskin dibiayai negara. Masyarakat miskin yang tidak mampu dibiayai negara," ujarnya.
Nah, kata Fachmi, masyarakat yang mampu diharapkan gotong royongnya membayar iuran. Selain kepentingan bersama, hal itu juga untuk proteksi yang membayar saat sakit serta membantu orang lain atau bersedekah di saat tidak sakit.
Setelah kesadaran ini muncul, pihaknya harus menyiapkan perluasan kanal pembayaran. Pihaknya memulai dengan upaya yang lebih memudahkan peserta yakni dengan cara otomatis lewat program autodebet dengan harapan masyarakat tidak lupa membayar.
"Walaupun kanal sudah dibuka secara luas, kadang kala sebagai manusia lupa membayar sehingga dengan autodebet sangat memudahkan," kata Fachmi.(boy/jpnn)
Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan pemerintah sudah sangat banyak membantu. Dia menjelaskan 96,8 juta kuota ditanggung pemerintah pusat, dan integrasi jaminan kesehatan daerah atau jamkesda sebanyak 37 juta.
Redaktur & Reporter : Boy
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah