Dirut KAI: Kereta Cepat Shinkansen Belum Perlu
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan menilai saat ini pemerintah belum perlu membangun proyek kereta cepat, Shinkansen. Menurutnya, proyek itu akan menghabiskan dana ratusan triliun rupiah.
"Itu kalau Jakarta-Surabaya paling kurang biayanya Rp 200 triliun sampai Rp 300 triliun. Nah pertanyaan saya, perlu nggak dibikin kereta cepat itu?. Kalau menurut saya sih belum perlu," ujar Jonan di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (5/3).
Menurut dia, dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk pemerataan pembangunan di luar Jawa. Pria berusia 51 tahun ini berpandangan bahwa infrastruktur jangan hanya dibangun di pulau Jawa saja, melainkan juga di pulau-pulau lain di Indonesia.
"Kenapa dana itu tidak digunakan untuk membangun infrastruktur di luar Jawa? Menurut saya seharusnya bangun infrastruktur di luar Jawa, supaya pemerataan pembangunannya lebih baik," papar Jonan.
Di samping itu, waktu untuk membangun proyek kereta cepat juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Yakni memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk merampungkan proyek itu, terlebih jaraknya yang mencapai sekitar 700 km.
"Kalau elevated itu makan waktu. Lebih dari 10 tahun saya kira. Konstruksi di tengah jalur ganda itu tantangannya luar biasa, kecuali keretanya (double track) mau berhenti semua," tambahnya.
Dia lantas mencontohkan pembangunan Bandung raya urban railway serta double track Cikarang-Manggarai yang hingga kini tak terlihat hasilnya. "Proyek-proyek itu selama 10 tahun mana? Nggak ada realisasinya," tukas Jonan. (chi/jpnn)
JAKARTA - Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan menilai saat ini pemerintah belum perlu membangun proyek kereta cepat, Shinkansen. Menurutnya, proyek
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pengumuman! Harga Pertamax Naik Hari Ini, jadi Rp 12.900 per Liter
- Pelajari Pengelolaan SJUT, DPRD Kota Denpasar Studi Banding ke JIP
- Perkuat Kinerja, Tokio Marine Indonesia Gelar Agency Kick-Off 2025
- Tren Makanan Pedas Meningkat, FKS Bidik Generasi Z
- PAPERA Dorong Kemendag Bentuk Satgas Pasar untuk Stabilitas Ekonomi Rakyat
- Soal Industri Kretek Nasional, PB HMI Minta Presiden Beri Arahan Lembaga Terkait