Dirut PGN Curhat ke DPR Sulitnya Bangun SPBG

jpnn.com - JAKARTA - Stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) hingga kini jumlahnya masih sedikit dibandingkan infrastruktur pengisian BBM atau SPBU yang dikelola Pertamina. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso mengaku, pihaknya masih terkendala masalah tanah dan perizinan.

Hal tersebut membuat PGN  kesulitan dalam pembebasan lahan untuk membangun jaringan gas. Terlebih, jumlah pengguna gas untuk kendaraan masih sedikit dibanding BBM karena tidak sebanding dengan infrastruktur yang memadai.

"Gas bumi tidak dimasukkan ke dalam kepentingn masyarakat umum, sehingga kami (PGN-red) diklasifikasikan ke pengembangan usaha biasa. Untuk pembebasan tanah harus melakukan pola bisnis to bisnis," ungkap Hendi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (15/4).

PGN memerlukan adanya prioritas lokasi untuk menunjang pembangunan infrastruktur gas bumi yang berkelanjutan. Jika tidak mendapatkan dukungan lokasi, maka PGN sulit untuk mengembangkan jaringan.

"Tahun 2010 sampai 2014, pembangunan jaringan infrastruktur gas bumi terlambat. Sebab, sejak 2007 PGN tidak mendapat alokasi gas kontrak baru secara signifikan," ungkapnya.

Karenanya, dia berharap pemerintah bisa memasukkan PGN dalam klasifikasi kepentingan publik. Dengan begitu, SPBG bisa menjamur jumlahnya seperti SPBU dan pengguna BBM makin banyak yang beralih ke gas.

"Seandainya pemerintah bisa menyediakan lahan, kami lebih merasa bermanfaat. Kami siap membayar sewa tanah kepada negara. Kami bisa lebih cepat bekerja mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi," tandasnya. (chi/jpnn)