Dirut PLN Bicara Soal Polemik Inefesiensi Rp37 Triliun

Dirut PLN Bicara Soal Polemik Inefesiensi Rp37 Triliun
Dirut PLN, Nur Pamudji menegaskan bahwa audit BPK di PLN dilakukan atas permintaan DPR dan hanya berkaitan dengan delapan pembangkit listrik nasional, Selasa (30/10). M Fathra Nazrul Islam.jpg
Pembangkit di Gresik rekomndasi BPK juga ke BP Migas. Tindak lanjutnya sudah dilakukan penambahan pasokan gas untuk pembangkit itu. Audit di pembangkit Grati rekomnya juga ke BP Migas yang memiliki otoritas mengatur masalah gas dan realisasinya juga ada tambahan gas di sana.

“Pembangkit Teluk Lembu di Pekanbaru, rekom BPK juga ke BP Migas, nah tindakannya ditambah pasokan dari sumur yang baru dikembangkan oleh energy mega persada (EMB). Hanya untuk pembangkit di Bali, PLN dapat rekom BPK, rekom juga untuk PGN, tindak lanjutnya direksi PLN segera bangun FLSU dan PGN mengalokasikan gasnya. Jadi perlu saya tegaskan audit BPK itu hanya soal delapan pembangkit ini,” tambah Nur Pamudji menjelaskan hasil audit BPK itu.(fat/jpnn)

BOGOR – Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, mengatakan audit BPK di PLN tahun 2010 lalu yang kini menjadi polemik hanya berkaitan dengan delapan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News