Dirut Pupuk Indonesia Berganti, Muslim DPR Harapkan Percepatan Pengembangan Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa (RUPS-LB) menetapkan Rahmat Pribadi sebagai Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (PI) yang baru, menggantikan Bakir Pasaman, Kamis (27/7/2023).
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Muslim menyambut baik pergantian Dirut Pupuk Indonesia.
Dia berharap kepemimpinan yang baru ini dapat mengakselarasi program-program pengembangan di lingkup PI yang akan berkontribusi nyata dalam menjaga Ketahanan Pangan Nasional.
“Selamat atas penepatan Saudara Rahmat Pribadi. Tentu harapan kami, percepatan pengembangan menjadi fokus antara lain pembangunan pabrik di Papua, Palembang, Gresik, dan Aceh,” ungkap Muslim.
Lebih lanjut, politikus Partai Demokrat ini berharap agar komitmen PI terhadap Aceh terkait Kawasan Industri Hijau (Green Cluster Industri) dan Optimalisasi KEK Arun dapat dipercepat, sesuai arahan Presiden dan Menteri BUMN.
“Rakyat Aceh menunggu komitmen Pemerintah Pusat dalam percepatan Kawasan Industri, Khususnya KEK Arun. Dan, kami yakin PI mampu berperan lebih,” ujar Muslim.
Muslim juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dirut sebelumnya Bakir Pasaman, yang telah mengabdi selama tiga tahun dalam memajukan Industri Pupuk di Indonesia.
"Dengan Pak Bakir, kami telah bekerja sama baik ketika di Komisi IV maupun Komisi VI. Banyak sumbangsih beliau ke PI. Semoga sukses di penugasan selanjutnya,” ujar Muslim.(fri/jpnn)
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Muslim menyambut baik pergantian Dirut Pupuk Indonesia.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS
- Rudi Hartono Bangun: Kebijakan AS Harus Disikapi dengan Hati-Hati