Disangka Korupsi, Hari Sabarno Dilarang ke Luar Negeri
Selasa, 12 Oktober 2010 – 02:20 WIB
Dihubungi terpisah, Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Maroloan Jonas Baringbing mengatakan, Imigrasi sudah menindaklanjti permintaan KPK. “Kita sudah menerima surat permintaan cegah dari KPK dan kita tindak lanjuti dengan menetapkan pencegahan keluar
negeri selama satu tahun,” kata Baringbing.
Seperti diketahui, Hari Sabarno adalah nama terakhir yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi damkar. Hari diduga telah menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri maupun orang lain, serta menerima pemberian dari pihak lain terkait dengan jabatan. Hari dijerat dengan sederet pasal yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 5 ayat (2) jo pasal 11 jo pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam undang-undang 20 tahun 2001.
Keterlibatan Hari dalam kasus korupsi itu diperkuat dalam putusan atas Oentarto SM dan bos PT Satal Nusantara, almarhum Hengky Samuel Daud. Dalam putusan atas Oentarto, nama Hari Sabarno disebut majelis hakim harus ikut bertanggung jawab. Menurut majelis, radiogram damkar yang diterbitkan Oentarto jelas atas izin Hari Sabarno selaku Mendagri.
Demikian pula dalam putusan majelis hakim atas Hengky Samuel Daud. Bos PT Satal Nusantara dan PT Istana Sarana Raya yang menjadi rekanan 22 pemda dalam pengadaaan damkar itu sudah divonis bersalah dan diganjar 15 tahun penjara.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat ke Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi perihal permintaan untuk mencegah mantan Menteri
BERITA TERKAIT
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan