Disayangkan, BI-Pemerintah Tak Kompak Soal Redenominasi
Rabu, 04 Agustus 2010 – 20:02 WIB

Disayangkan, BI-Pemerintah Tak Kompak Soal Redenominasi
JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam mengatakan bahwa penyederhanaan nilai Rupiah atau redenominasi bukanlah hal baru dalam menata kembali perekonomian. Bahkan beberapa negara lain sudah pernah berhasil melakukannya.
Untuk Indonesia, redenominasi mungkin saja dilakukan karena penggunaan Rupiah saat ini memang kurang efisien. "Bila dibandingkan dengan Malaysia, Australia dan negara-negara tetangga, dalam proses transaksi kita memang tidak efesien. Misalnya untuk mendapatkan barang kita harus bawa segepok uang di dompet. Untuk mengambil uang di ATM juga perlu waktu lama," kata Latif pada wartawan, Rabu (4/8) di Jakarta.
Karena itulah, kata Latif, alasan BI mewacanakan redenominasi demi efesiensi transaksi wajar dilakukan. Selain untuk lebih mengefesienkan proses transaksi baik Perbankan maupun pasar, redenominasi juga demi efisiensi sistem Akuntansi.
"Kalau dari sisi ide, saya setuju dan saya akui (redenominasi) bagus. Karena tujuannya memang untuk lebih mengefisienkan proses transaksi," katanya.
JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam mengatakan bahwa penyederhanaan nilai Rupiah atau redenominasi
BERITA TERKAIT
- Ajang SBCA Mendorong Business Excellencies di Segala Aspek
- Pertama di Indonesia, Klinik Permata Wong Hadirkan Hair Transplant Tanpa Cukur
- Pengamat Sebut Peluncuran Danantara jadi Tonggak Baru Ekonomi Indonesia
- Pembentukan Danantara untuk Menguatkan Kemandirian Energi Nasional
- Ananta Agung Junaedy: BPI Danantara Menjawab Tantangan Ekonomi Global
- Tokopedia-ShopTokopedia Hadirkan Lagi Ramadan Ekstra Seru, Simak Tren Belanja Jelang Puasa